Proses Pengembangan Kurikulum

Proses pengembangan kurikulum menurut Hamid Hasan, haruslah meliputi tiga dimensi kurikulum yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide dan kurikulum sebagai dokumen. Keseluruhan proses atau langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum dapat digambarkan bahwa kegiatan pengembangan kurikulum itu harus dimulai dari perencanaan. 

Dalam menyusun perencanaan tersebut didahului oleh ide-ide yang akan dituangkan dan dikembangkan dalam program. Ide-ide tersebut berkenaan dengan penentuan filosofi kurikulum, model kurikulum yang digunakan, pendekatan dan teori belajar yang digunakan dan model evaluasi pembelajaran yang dipilih. Ide-ide tersebut dapat berasal:

1.      Visi yang dicanangkan

Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau harapan-harapan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan dalam jangka panjang.

2.      Kebutuhan siswa, masyarakat, pengguna lulusan dan kebutuhan untuk studi lanjut.

3.      Hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan zaman.

4.      Pandangan-pandangan para ahli/pakar berbagai bidang.

5.      Kecenderungan era globalisasi yang menuntut seseorang harus memiliki etos belajar sepanjang hayat, melek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi.

Kelima hal diatas kemudian diramu sedemikian rupa untuk dikembangkan dalam program atau kurikulum sebagai dokumen yang antara lain berisi informasi dan jenis dokumen yang akan dihasilkan, bentuk atau format silabus dan komponen-komponen kurikulum yang harus dikembangkan. Segala sesuatu yang tertuang dalam dokumen tersebut kemudian dikembangkan dan disosialisasikan dalam proses implementasinya, yang bisa saja berupa pengembangan kurikulumdalam bentuk rencana pembelajaran, proses pembelajaran di dalam/luar kelas serta evaluasi pembelajaran sehingga akan diketahui tingkat efektifitas dan efesiensinya.

Dari evaluasi ini akan diperoleh umpan balik yang dapat digunakan dalam penyempurnaan kurikulum berikutnya. Dengan demikian proses pengembangan kurikulum menurut adanya evaluasi berkelanjuatan mulai dari perncanaan (planning), pelaksanaan (implementing) hingga proses evaluasi itu sendiri.

Implementasi adalah proses kurikulum yang lebih rumit dibandingkan konstruksi kurikulum. Dalam implementasi berabagai factor berpengaruh terhadap implementasi. Factor – factor tersebut dapat berupa factor pendukung untuk keberhasilan seperti manajemen sekolah yang baik, kontribusi komite sekolah, sikap masyarakat, semnagat dan dedikasi guru serta fasilitas belajara yang memenuhi syarat serta ketersediaan dana yang diperlukan. Evaluasi merupakan fase pengembangan kurikulum yang cukup rumit. Sebenarnya dalam suatu prosedur pengembangan standar, evaluasi dilakukan sejak awal pengembangan kurikulum.

Pada saat kini proses pengembangan kurikulum di Indonesia mengikuti kebijakan yang diundangkan dalam UU nomor 20 tahun 2003, PP nomor 19 tahun 2005 dan permen nomor 22, 23 dan 24 tahun 2006. Berdasarkan ketetapan tersebut maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia mengikuti dua langkah besar yaitu proses pengembangan yang dilakukan di Pemerintah Pusat dan pengembangan yang dilakukan disetiap satuan pendidikan.

Pengembangan yang paling menajdi fokus perhatian adalah pengembangan tingkat sekolah. Pada tingkat ini sekolah tetap  harus memperhatikan kebutuhan dan tantangan masyarakat yang dilayaninya, menerjemahkan tantangan tersebut dalam kemampuan yang harus dimilki peserta didik. Pengembangan pada tingkat ini menghasilkan apa yang disebut dengan kurikulum Sekolah atau kurikulum Tingkat satuan Pendidikan ( KTSP ).

Proses pengembangan kurikulum Sekolah dikembangkan berdasarkan landasan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Landasan Legal-nya adalah UU nomor 20 tahun 2003, setelah UU nomor 20 tahun 2003 berlaku, wewenang  mengembangkan, mengelola dan melaksanakan pendidikan tidak lagi sepenuhnya menajadi tanggung jawab Pemerintah Pusat tetapi sudah berbagi dengan pemerintah daerah. System pendidikan yang dibangun oleh UU nomor 20 tahun 2003 merupakan konsekuensi dari perubahan system pemerintahan sentralistis ke otonomi daerah dimana pendidikan adalah aspek pelayanan pemerintahan pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah.

Sedangkan landasan Filosofis dan teoritisnya bagi pengembangan kurikulum sekolah adalah :

a.       Kurikulum harus dimulai dari lingkungan terdekat.

b.      Kurikulum harus mampu melayani pencapaian tujuan pendidikan nasional dan tujuan satuan pendidikan. Kurikulum sekolah harus mampu mengorganisasikan kepentingan peserta didik, masyarakat terdekat dan bangsa dalam satu dimensi.

c.       Model kurikulum harus sesuai dengan ide kurikulum.

d.      Proses pengengembangan kurikulum harus bersifat fleksibel dan komprehensif. Kurikulum sekolah harus bersifat terbuka untuk penyempurnaan.

Sumber bacaan:

Haryati, Nik, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Alfabeta, 2011).