Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah

A.    Pengertian Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah

Alhamdulilah, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan yang disusun dan dibuat berdasarkan program Muhammadiyah bidang ekonomi sebagaimana diputuskan dalam Muktamar ke 46 di Yogyakarta. Demikianlah pengantar ini kami sampaikan. Atasnama Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Majelis ekonomi dan kewirausahaan Muhammadiyah merupakan salah satu majelis yang mengatur dan menjaga aset keuangan yang ada dalam tanwil Muhammadiyah. Pemberdayaan ekonomi umat di Persyarikatan Muhammadiyah dilaksanakan oleh Majelis Ekonomi. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan hal yang penting bagi Muhammadiyah karena berkaitan dengan tujuannya yaitu terwujudnya masyarakat makmur, artinya terpenuhinya kebutuhan materiil. Penelitian ini berusaha mengungkap fungsi Majlis Ekonomi Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat.

B.     Muhammadiyah dan ekonomi

Jiwa ekonomi Muhammadiyah, sebetulnya sudah terlihat dari profil kehidupan pendirinya. Adalah KH. Ahmad Dahlan yang bekerja sebagai pedagang batik (bussinessman) di samping kegiatan sehari-harinya sebagai guru mengaji dan khatib. KH. Ahmad Dahlan sering melakukan perjalan-an ke berbagai kota untuk berdagang. Dalam perjalanan bisnisnya, KH. Ahmad Dahlan selalu membawa misi dakwah Islamiyah. Naluri dan aktivitas bisnisnya tentu disinari oleh ajaran Islam, sehingga tingkah laku yang dilakukannya dicontoh dan menjadi inspirasi bagi para pengikutnya.

Kepada para aktivis organisasi dan para pendukung gerakannya, KH. Ahmad Dahlan berwanti-wanti: “Hidup-hidupilah Muhammad-iyah, dan jangan hidup dari Muhammadiyah”. Himbauan ini menimbul-kan konsekuensi tertentu. Warga Muhammadiyah tidak bisa memper-juangkan kepentingan ekonominya lewat organisasi ini. Mereka hanya menyumbangkan harta dan tenaganya untuk dakwah dan amal usaha, misalnya mendirikan sekolah dan panti asuhan anak yatim piatu atau menyantuni fakir miskin.

Lebih lanjut Dawam Rahardjo mengatakan, konsekuensi yang lain adalah bahwa untuk memperjuangkan kepentingan ekonominya, mereka harus memajukan usahanya agar bisa membayar zakat, shadaqah, infaq atau memberi wakaf, warga Muhammadiyah harus menengok ke organisasi lain. Pada waktu itu, yang bergerak di bidang sosial-ekonomi adalah Sarikat Dagang Islam (SDI), kemudian bernama Sarekat Islam (SI) itu. Itulah sebabnya warga Muhammadiyah sering berganda keanggotaan, Muhammadiyah dan Sarikat Islam.

Warga Muhammadiyah di kota-kota Industri, seperti Yogyakarta, Pekalongan, Solo, Tasikmalaya, Tulungagung, dan kota lainnya meru-pakan tulang punggung gerakan koperasi, terutama koperasi batik. Tetapi aktivitas mereka tidak atas nama Muhammadiyah, walaupun langkah tokoh-tokoh koperasi tersebut sangat jelas keberpihakannya kepada Muhammadiyah.

Dari ulasan di atas, jelaslah bahwa Muhammadiyah lahir dari para pedagang (entrepreneur), dan ternyata para pengurus Muhammadiyah pada perkembangannya hingga mencapai tingkat kejayaan, juga lebih didominasi oleh para pebisnis yang memiliki misi yang jelas terhadap perjuangan amar ma’ruf nahi munkar. Fakta tersebut tentu berimplikasi positif pada eksistensi lembaga dan pemberdayaan ekonomi bagi tubuh Muhammadiyah.

Musthafa Kamal Pasha mengemukakan bahwa dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah yang luas dan besar itu, luas dan besar pula amal usaha Muhammadiyah. Sudah barang tentu pada mula-mula usahanya belum sebesar yang ada sekarang ini, lebih-lebih pada saat itu banyak pula rintangan dan halangan yang dihadapi, baik dari ulama-ulama yang belum dapat menerima cara pemahaman agama Islam KH Ahmad Dahlan, maupun kaum pemegang adat yang gigih mempertahankan tradisi nenek-moyangnya. Segala rintangan dan halangan tersebut, sama sekali tak mengurangi usaha Muhammadiyah. Dengan segala kesabaran dan keuletannya, KH. Ahmad Dahlan terus berusaha mengatasinya tanpa memperhatikan betapa beratnya rintangan dan halangan.

KH. Ahmad Dahlan juga selalu mengajarkan dalam pengajiannya bahwa Islam tidak hanya bersifat ucapan, akan tetapi harus diaplikasi-kan dalam serangkaian aksi nyata berupa amalan yang konkrit dalam berbagai bidang. Sebagai organisasi gerakan Islam, di samping mengem-bangkan bidang pendidikan, sebenarnya Muhammadiyah pun telah merintis gerakan-gerakan sosial sejak didirikan. Namun secara kelem-bagaan, Muhammadiyah baru melakukan aksi sosial berupa pembagian zakat fitrah khususnya untuk fakir miskin sejak tahun 1926. Pada tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1921, Muhammadiyah memprogramkan perbaikan ekonomi rakyat, salah satunya adalah dengan membentuk komisi penyaluran tenaga kerja pada tahun 1930. Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1959 mulai dibentuk jama’ah Muhammadiyah di setiap cabang dan terbentuknya dana dakwah.

Usaha Muhammadiyah memperbaiki ekonomi anggota dan umat mendorong rencana kongres besar produksi dan niaga Muhammadiyah pada tahun 1966. Dua tahun berikutnya, tahun 1968, Muktamar ke-37 di Yogyakarta menetapkan program Pemasa (Pembangunan Masyarakat Desa), sehingga dibentuk Biro pemasa sebagai pelaksana. Pokok pan-dangan Muhammadiyah terhadap pembangunan desa tersebut meru-pakan strategi dakwah pengembangan masyarakat yang berorientasi pedesaan. Selanjutnya dalam menanggapi permasalahan bidang eko-nomi khususnya Bank, Muhammadiyah menetapkan bahwa bunga Bank yang dikelola oleh swasta hukumnya haram.

Sementara Bank Pemerintah, Muhammadiyah mengambil keputusan bahwa hukumnya mutasyabihaat. Dalam hal kerjasama dalam bidang perbankan, Muhammadiyah pernah menandatangani kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia di Jakarta. Pertimbangan sikap Muhammadiyah terhadap bunga Bank dan kerjasama tersebut waktu itu adalah kepentingan umum. Permasalahan ekonomi dan bank kembali muncul ke permukaan dalam Muktamar Tarjih di Malang pada tahun 1989 dalam pokok acara Asuransi dan Koperasi Simpan Pinjam.

Program-program ekonomi yang dirancang ternyata menjadi dorongan untuk terbentuknya Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Penegasan peran Muhammadiyah untuk terlibat dalam problematika perekonomian nasional, terlahir pada Muktamar ke-41 di Solo tahun 1985 dengan terbentuknya Majelis Ekonomi Muhammadiyah secara resmi. Namun yang sangat disayangkan adalah perkembangan Majelis Ekonomi tersebut mengalami kevakuman lebih dari sepuluh tahun. Anwar Ali Akbar dan Mas’ud  mengemukakan bahwa kevakuman majelis ini karena memang hanya diorientasikan sebagai advokasi bagi problem-problem perekonomian nasional. Sadar akan hal itu, tepatnya pada Muktamar ke-43 di Banda Aceh, akhirnya nama Majelis Ekonomi Muhammadiyah diubah menjadi Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah (MPEM). Tentunya hal ini mempunyai tujuan agar terjadi perubahan orientasi yang terfokus pada misi pemberdayaan dan pembinaan ekonomi umat.

Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Amien Rais merumuskan visi dan misinya ke dalam tiga jalur, yaitu: 1) Mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah (BUMM) yang merepresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah, 2) Mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah, dan 3) Memberdayakan angota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah.

Dalam upaya membumikan visi dan misi guna terciptanya pember-dayaan ekonomi umat, pada dasarnya Muhammadiyah telah memiliki modal yang memadai. Sebagaimana dikemukakan Anwar Ali Akbar dan Mas’ud, selama ini Muhammadiyah sudah banyak me-miliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal, diantaranya:

Pertama, sumberdaya manusia. Sebagai organisasi yang berbasis massa masyarakat perkotaan, Muhammadiyah mempunyai SDM maju yang sangat beragam dan berpendidikan;

Kedua, lembaga yang telah didirikan. Pada awal perkembangannya, Muhammadiyah telah berhasil mendirikan berbagai macam bangunan sesuai dengan fungsi dan orientasi masing-masing yang juga bisa dioptimalkan sebagai wadah pemberdayaan eko-nomi umat;

Ketiga, organisasi Muhammadiyah, dari pusat sampai ke ranting. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah (MPEM) kembali berubah nama menjadi Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah pada Muktamar ke-44 di Jakarta. 

Namun, sebagaimana diungkap Mu’arif, dalam persoalan ekonomi ini, Persyarikatan Muhammadiyah mengalami posisi dilematis. Di satu sisi, visi ekonomi ketika hendak membangun perekonomian yang tangguh haruslah didasarkan pada profesionalisme. Adapun untuk mengantarkannya pada profesionalisme itu biasanya menggunakan cara yang mengarah pada dunia bisnis kapitalis. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan visi kerakyatan yang pada awal berdirinya persyari-katan menjadi agenda utama.

C.    Sebuah Gugatan

Amal usaha muhammadiyah yang berkembang pesat, terutama pendidikan berdiri lebih dilatarbelakangi oleh proses bottom up. Artinya kebanyakan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tersebar di negeri ini, mulanya didirikan oleh warga Muhammadiyah secara pribadi atau yayasan lokal. Kemudian setelah lembaga tersebut eksis, dikonversi menjadi sekolah Muhammadiyah. Jadi, Muhammadiyah secara kelem-bagaan dalam hal ini hanya menjadi fasilitator, bukan inisiator. Yang menjadi inisiator adalah warga Muhammadiyah yang mempunyai komitmen bagi kelangsungan gerakan dakwah Muhammadiyah. Hampir semua sekolah Muhammadiyah yang berasal dari wakaf warga Muhammadiyah yang telah dirintis dengan susah payah, dan setelah survive, mereka rela menyerahkannya kepada Muhammadiyah.

Fenomena yang terjadi di sektor pendidikan tidak terjadi pada bidang ekonomi. Badan-badan usaha di Muhammadiyah, semuanya lahir secara top down. Dalam hal ini, Muhammadiyah secara institusi menjadi inisiator, bukan menjadi fasilitator. Sebut saja, PT. Solar Global dan Bank Persyarikatan.

Sampai saat ini diakui bahwa belum ada Badan Usaha milik Muhammadiyah atau lembaga ekonomi lainnya yang bisa diandalkan. Harus diakui bahwa pada point ini, Muhammadiyah itu “kalah” oleh organisasi masyarakat atau yayasan keagamaan lainnya. Sebut saja Daaruttauhid sebagai pendatang baru yang telah mampu membangun dan mengem-bangkan keran-keran ekonomi yang dapat menghidupkan eksistensi lembaga dan memberikan manfaat kepada masyarakat terutama secara ekonomi.

Memang benar adanya, jika dikatakan bahwa Muhammadiyah melalui MPEM telah mendirikan 550 unit koperasi di seluruh Indonesia. Kemudian dari koperasi-koperasi yang ada dikembangkan menjadi BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Namun pertanyaan kemudian, Koperasi atau BMT mana yang mampu menuai keberhasilan?  Pertanyaan selanjutnya, kenapa sektor perekonomian di tubuh Muhammadiyah begitu terpuruk? Atau berbanding terbalik dengan sektor pendidikan?. Hal ini dikarenakan oleh, pertama, terjadi perubahan paradigma di tubuh Muhammadiyah. Perubahan paradigma ini berawal dari karakter kepemimpinan yang dibangun. Sebagaimana telah dijabar-kan bahwa Muhammadiyah lahir dan dikembangkan oleh naluri para pedagang. Sedangkan periode penerusnya banyak dipimpin oleh para pegawai atau karyawan yang kurang memiliki naluri bisnis, sehingga bisnis apapun yang dikembangkan sulit berkembang, bahkan membahayakan Muhammadiyah itu sendiri. Kedua, proses yang terjadi adalah top down bukan bottom up. Peran Muhammadiyah bukan sebagai fasilitator bagi warganya untuk berjuang secara ekonomi tetapi malah menjadi inisiator yang kerap kali menimbulkan masalah. Masalah yang terjadi juga dilatarbelakangi oleh berbagai hal, seperti keterbatasan sumberdaya, kurangnya amanah, serta faktor lainnya. 

D.    Bangkit dari Nol

Keterpurukan yang dialami Muhammadiyah dalam bidang ekonomi seyogyanya menjadi pelajaran berharga. Muhammadiyah dituntut untuk melakukan terobosan baru dan langkah konkrit untuk membangkitkan ekonominya, sehingga bisa menghidupkan eksistensi lembaga dalam rangka menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam melakukan pem-berdayaan ekonomi umat pada umumnya. Kasus Bank Persyarikatan yang telah mengotori Muhammadiyah menjadi pelajaran berharga.

Pada bagian lain, sektor pendidikan dan kesehatan nampaknya bidang yang menonjol di Muhammadiyah. Ironisnya, walaupun tidak profit oriented dalam melakukan aktivitasnya, namun lembaga pendidikan dan rumah sakit yang dimiliki Muhammadiyah terbukti memiliki andil yang sangat besar dalam menghidupkan eksistensi persyarikatan. Sektor ini telah membantu eksistensi setiap level kepemimpinan di Muhammad-iyah, baik dari sisi finansial, apalagi dalam pembentukan kader persyarikatan sehingga diyakini bahwa sektor ini mempunyai potensi besar untuk dikembangkan lebih jauh dan lebih besar.

Kembali ke permasalahan ekonomi, Muhammadiyah perlu melakukan revitalisasi yang dijawantahkan dalam berbagai langkah aksi yang strategis dalam mengembangkan bidang tersebut. Terobosan yang di lakukan hendaknya sistematis dan mempertimbangkan kondisi realitas secara matang. Beberapa langkah di bawah ini nampaknya perlu dipertimbangkan Muhammadiyah untuk bangkit dari nol, serta menata kembali pranata ekonomi yang mengalami degradasi dan menyedihkan itu. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, kembali ke khittah atau paradigma awal dalam pengembangan ekonomi Muhammadiyah, yaitu bottom up. Di samping itu, adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang jujur dan amanah. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak sedikit manusia cerdas yang bergabung dan turut berkiprah di Muhammadiyah. Namun kenapa terjadi keterpurukan? Salah satu sebab utamanya adalah kurangnya amanah dan kejujuran pada mereka yang mengelola lembaga-lembaga yang ada di Muhammadiyah. Menanamkan sikap tersebut bukan sesuatu yang seder-hana, seluruh anggota Muhammadiyah perlu melakukan rethinking tentang Muhammadiyah itu sendiri. Ideologi Perjuangan Muhammadiyah “amar ma’ruf nahi munkar” harus benar-benar tertanam dalam jiwa seluruh anggota Muhammadiyah.

Kedua, revitalisasi Majelis/ lembaga/ badan usaha yang dimiliki dari pusat sampai ke ranting. Jika dicermati secara seksama, terlihat jelas bahwa lembaga ekonomi yang dimiliki dari pusat sampai ranting telah mengalami kehilangan elan vitalnya serta kehilangan orientasi. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi semua warga Muhammadiyah.

Ketiga, menjalin kerjasama ekonomi dengan lembaga yang jelas, sehingga terciptanya sebuah kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak (simbiosis mutualisme). Kerjasama bisnis yang dibangun harus ter-buka dengan lembaga manapun asalkan dalam kerangka kemaslahatan.

Keempat, membentuk badan usaha yang secara realitas dapat dikembangkan. Sebenarnya, membuka mini market bukanlah sesuatu yang rumit bagi Muhammadiyah. Namun mengapa tidak dilakukan?. Mungkin paradigma kita lebih senang memandang langit dari pada menginjak bumi.

Kelima, dibentuknya Lembaga Audit sebut saja Majelis Pemeriksaan Keuangan Muhammadiyah (MPKM) yang dapat memeriksa dan mengevaluasi kondisi keuangan seluruh amal usaha Muhammadiyah. Majelis tersebut yang tentunya diisi oleh personal yang jujur dan amanah pun dapat menjadi dewan pertimbangan terhadap rencana-rencana ekonomi Muhammadiyah.

E.     Visi

Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan pada masyarakat bawah.

F.     Misi

1.      Mengupayakan pembangunan ekonomi rakyat Indonesia khususnya keluarga besar Muhammadiyah.

2.      Mengurangi problem kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan pada masyarakat melalui peningkatan kehidupan sosial ekonomi ummat yang berkualitas.

3.      Menjadi pelopor, motivator dan atau katalisator pembaharuan/perubahan pembangunan ekonomi rakyat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok antara lain:

1.        Menciptakan cetak biru (blue print) pengembangan ekonomi sebagai usaha untuk mengevaluasi dan merancang program pemberdayaan ekonomi ummat yang efektif.

2.        Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang didasarkan atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi ummat.

3.        Menegaskan keberpihakan Muhammadiyah terhadap usaha-usaha ekonomi dalam membangun kekuatan masyarakat kecil (akar rumput) yang dhu’afa dan mustadh’afin melalui kegiatan-kegiatan ekonomi alternatif.

4.        Mengupayakan terlaksananya ekonomi syariah yang lebih kuat, terorganisasi dan tersistem.

DAFTAR PUSTAKA

Mulkhan, Abdul Munir, Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perpektif Perubahan Sosial, (Bumi Aksara: Jakarta), 1990.

Akbar, Anwar Ali dan Mas’ud, Muhammadiyah dan Harapan Masa Depan, (Nuansa Madani: Jakarta), 2002.

Raharjo, Dawam, Dimensi Ekonomi Dalam Masyarakat Utama, (Perkasa & PP Muhammadiyah: Jakarta), 1995.

 ——————, Pengembangan Perekonomian Masyarakat: Sebuah Alternatif Model bagi Muhammadiyah, (Jurnal Akademika, UM Surakarta, No.3, tahun XII), 1994.

Mu’arif, Meruwat Muhammadiyah– Kritik Seabad Pembaruan Islam di Indonesia, (Pilar Religia: Yogyakarta), 2005.

Pasha, Musthafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam– dalam Perspektif Historis dan Ideologis, (LPPI UMY: Yogyakarta), 2003.

Achmad, Nur dan Pramono U. Tanthowi, Muhammadiyah Digugat– Reposisi di tengah Indonesia yang Berubah, (Kompas: Jakarta), 2000.