Dampak Ekonomi Politik Uang

Secara umum Pemilu legislatif yang diselengarakan tanggal 9 april 2014 berjalan secara aman dan tertib. Para calon anggota legistatif baik pada tingkat daerah dan pusat, serta anggota DPD menunggu hara-harap cemas, apakah tujuan yang selama ini diangankan dapat terlaksana dengan baik.

Walaupun demikian, dugaan praktik politik uang masih marak dalam pemilihan umum legislative, seperti yang diberitakan media massa. Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya, mengungkapkan praktik politik uang baik dalam bentuk konvensional maupun bentuk lainnya.

Dalam bentuk konvensional berupa pemberian uang langsung kepada calon pemilih, maupun berupa cara baru seperti pemberian alat ibadah dan sembako. Di telivisi terlihat ada yang memberikan tabung gas, rokok, dan lain sebagainya. Bahkan ICW menemukan di suatu daerah pola penggunaan fasilitas Negara dan ranah kebijakan dengan melibatkan pegawai negeri untuk mensukseskan seorang kandidat.

Seberapa parah praktik politik uang dalam Pemilu Legislatif tahun ini? Hasil pengamatan ICW, Transparance International Indonesia dan jaraingan organisasi sipil lainnya menyatakan praktik politik uang pada 2009 lebih parah dibandingkan Pemilu 2004, apalagi Pemilu 1999.

Pemilu 1999 dilaksanakan pada masa awal Reformasi, saat masyarakat masih berharap bahwa kesejahteraan ekonomi dan social akan semakin baik karena perubahan rezim pemerintahan, namun haraoan masyarakat dalam masa reformasi tidak sepenuhnya dapat tercapai. Memang, kebebasan berpendapat dapat terjamin, tidak sekaku pada masa Orde baru.

Namun, kebebasan berpendapat terkadang sering berlebihan, dengan prinsip asal menang dengan menabrak rambu-rambu aturan yang semestinya ditaati. Sungguh memprihatinkan dalam masa sekarang ini korupsi semakin banyak dilakukan oleh para petinggi.

 Padahal para petinggi merupakan cermin dan anutan masyarakat, sehingga korupsi sepertinya sudah sebagai hal yang lumrah dan biasa. Dan salah satu dari bentuk korupsi adalah berupa suap, yaitu praktik politik uang.

Politik uang yang begitu tinggi dilakukan oleh para petinggi, termasuk anggota legislatif, akan berdampak sangat terhadap perekonomian Indonesia. Bisa diduga selama menjabat bagaimana uang yang dikeluarkan untuk menjadi wakil rakyat akan kembali, bahkan kalau bisa untung.

Asas pengabdian selama menjabat bisa saja hanya wacana, karena melihat dan yang diekuluarkan sedemikian besar, maka dalam praktiknya kemungkinan besar dilupakan. Mengandalkan gaji yang akan diproleh, kemungkinan tidak akan mencukupi dengan segala pengeluaran yang dilakukan. Justru yang sangat mengkhawatirkan adalah perolehan tambahan dana yang diperkirakan sangat besar dari posisi jabatan yang telah diraih.

Berbagai cara dapat dilakukan dan merefleksikan dari apa yang telah dilakukan, kiranya dapat terulang kembali kejadiannya. Pelesiran ke berbagai daerah dan kunjungan ke luar negeri dengan alas an studi banding beberapa waktu lalu ramai dibicarakan. Pembengkakan anggaran berupa uang saku maupun biaya perjalanan lainnya dapat saja dilikukan, yang penting tambahan pundi-pundi dana diperoleh kembali.

Kalau beberapa waktu lalu munculnya berbagai kartel pangan seperti kartel daging, kartel kedelai dan berbagai aneka kartel pangan lainnya, maka ke depan juga diduga akan muncul hal yang serupa.

Munculnya kartel karena karja sama pengusaha dan para petinggi (termasuk anggota DPR) untuk mencari rente. Keadaan ini akan semakin memperparah pencapaian swasembada pangan, dan banyak merugikan para petani maupun anggota masyarakat lainnya.

Anggota legislatif juga punya kuasa dalam menentukan alokasi anggaran dan belanja Negara pada masing-masing kementerian. Pengalaman selama ini dalam penentuan pengalokasian dana juga diperkirakan adanya permainan antara pihak eksikutif dan legislatif.