Peraturan Internet Merugikan Masyarakat

Belakangan ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia tengah bersiap melanjutkan rencana pengesahan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Draf yang terdiri dari 17 pasal ini, secara ringkas memuat mengenai apa yang dikategorikan sebagai konten negatif, bagaimana peran-peran beberapa pihak mengenai konten negatif, bagaimana prosedur untuk melakukan blok dan normalisasinya.

Direktur Eksikutif Institute for Criminal Juistice Reform (ICJR), Supriyadi W. Eddyono, mengatakan bahwa menteri RPM tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif tidak tepat jika ditur dalam bentuk peraturan menteri, seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang.

Supriyadi menegaskan bahwa RPM ini memuat materi yang melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, sehingga materi pembatasan dalam bentuk apapun harus diatur berdasarkan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yaitu dengan menggunakan undang-undang.

Anggara, anggota Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), menyatakan bahwa selain melanggar aturan pembatasan yang dimanatkan dalam konstitusi Negara Indonesia, secara materi muatan pun, RPM tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ini sangat merugikan masyarakat, dan berpotensi justru menimbulkan iklim negatif pengekangan kebebasan hak asasi oleh Negara.

Anggara menyebutkan bahwa secara mendasar saja, pengertian “konten negatif” sangat luas dan multitafsir, tidak ada indikator yang jelas dan pengertian serta definisi yang memadai dan ujungnya berpotensi besar dalam melanggar hak asasi manusia.

Lebih buruk, Anggara menambahkan bahwa kewenangan pemerintah dalam hal ini Kominfo, sangat besar dan terlalu luas. Draf ini memposisikan Menkominfo sebagai pelapor, pengadu, penyidik, penuntut, pembuat standar penilaian sekaligus penilai atau hakim dan sekaligus pula eksekutor dalam kebijakan blocking dan filtering.

Kewenangan yang terlalu luas dan nyaris tidak tersentuh, menurut Anggara, kementerian tersebut seperti memainkan lakon tunggal dalam drama yang dipentaskan sendiri. Supriyadi juga menekankan bahwa momentum rencana disahkannya RPM ini tidak tepat. Usai Pemilu 9 April, pemetintah saat ini bisa disebut sebagai pemerintah transisi, meskipun pemilihan presiden sebagai kepala pemerintahan masih akan dilakukan.

Idealnya, menteri kebijakan yang sangat penting dan strategis seperti Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ini tidak dikeluarkan pada masa-masa seperti sekarang, karena akan menjadi beban pemerintahan berikutnya.

Terakhir, Supriyadi dan Anggara menyatakan bahwa Pemerintah jangan bermain-main dengan isu pembatasan dan hak asasi manusia. Keduanya menegaskan bahwa ICJR dan IMDLN akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung apabila pemerintah masih tetap nekat mengesahkan aturan kontroversi tersebut. (Bisnis Indonesia). (Erasmus A. T. Napitupulu Institute for Criminal Justice Reform Jl. Cempaka No 4, Pasar Minggu-Jakarta 12530).