Desentralisasi Dalam Pemerintahan

Desentralisasi berlangsung sebagai bagian dari reformasi politik yang lebih luas. Dalam hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi sebagai proses perubahan dalam sistem politik/ pemerintahan negara. Arah dari desentralisasi sebagai demokratisasi dalam politik dan pemerintahan di daerah. Rahmatunnisa (2011) menjelaskan bahwa desentralisasi dipandang sebagai strategi penting dalam rangka memperkuat demokratisasi. Pembahasan manfaat dari desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkaitan erat dengan tujuan dari desentralisasi itu sendiri. Salah satu tujuan desentralisasi untuk memperluas pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Valenzuela, 2010). 

Desentralisasi diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya karena faktor-faktor:

·         Untuk pendidikan politik;

·         Untuk latihan kepemimpinan politik;

·         Untuk memelihara stabilitas politik;

·         Untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat;

·         Untuk memperkuat akuntabilitas publik;

·         Untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat (Smith,1986 dan Ratnawati, 2003).

Dalam hal ini mengandung makna bahwa melalui desentralisasi maka penyelenggaraan pemerintahan senantiasa melibatkan berbagai pihak terkait sehingga tujuan dapat dicapai. Kebijakan desentralisasi untuk otonomi daerah pada dasarnya merupakan koreksi terhadap kegagalan sistem sentralisasi dan uniformisasi pemerintahan yang selama ini berlaku (Rasyid, 2001 dan Haris, 2007). Desentralisasi merupakan kebijakan sebagai jawaban dari kegagalan yang terjadi akibat dari kebijakan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (local government) (Imawan, 2007).

Hubungan antara desentralisasi dengan pemerintahan daerah, dalam pembahasan lebih luas melalui desentralisasi, pemerintah yang lebih tinggi berdasarkan tanggung jawab yurisdiksi, menetapkan tanggungjawab, otoritas, atau fungsi untuk pemerintah yang lebih rendah meliputi yurisdiksi yang lebih kecil yang diasumsikan memiliki beberapa tingkatan otonomi (Rondinelli, 1983:35).

Beberapa alasan mengapa desentralisasi menjadi pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Setidaknya ada 14 alasan penerapan desentralisasi:

1.      Desentralisasi dapat menjadi sarana untuk mengatasi keterbatasan perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan. Dengan desentralisasi maka perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen.

2.      Desentralisasi dapat memotong birokrasi yang rumit dan prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.

3.      Dengan desentralisasi fungsi dan penugasan kepada pejabat di Daerah, maka tingkat pemahaman serta sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat Daerah akan meningkat.

4.      Desentralisasi juga dapat memungkinkan terjadinya "penetrasi" yang lebih baik dari kebijakan pemerintah pusat ke daerah-daerah.

5.      Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, keagamaan, etnis, dan suku dalam perencanaan pembangunan.

6.      Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan serta lembaga swasta di daerah.

7.      Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan.

8.      Desentralisasi juga dapat menyediakan struktur dalam pembangunan yang dapat dikoordinasikan secara lebih efektif.

9.      Struktur pemerintahan desentralisasi diperlukan untuk melembagakan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan dan manajemen.

10.  Dengan membuat sarana alternatif pengambilan keputusan yang pro terhadap masyarakat miskin.

11.  Desentralisasi dapat menyebabkan administrasi lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif.

12.  Desentralisasi perencanaan pembangunan dan fungsi manajemen memungkinkan pemimpin lokal untuk mencari layanan dan fasilitas lebih efektif dalam masyarakat.

13.  Desentralisasi dapat meningkatkan stabilitas politik dan persatuan.

14.  Desentralisasi dapat meningkatkan ketersediaan jumlah barang publik dengan biaya lebih rendah.

Sejumlah nilai positif yang dikemukakan oleh Rondinelli tersebut bermakna baik bagi upaya pencapaian efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Terkait dengan hal tersebut, desentralisasi sebagai azas penyelenggaraan pemerintahan melahirkan otonomi daerah. Rasyid dalam Haris (2007:16) menjelaskan butir-butir substansial dari desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah sebagai berikut:

“Kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah adalah salah satu bentuk implementasi dari kebijakan demokratisasi. Dalam konteks administrasi pemerintahan, demokrasi memang bergandengan tangan dengan desentralisasi. Artinya, tidak ada demokratiasi pemerintahan tanpa desentralisasi. Otonomi Daerah dalam konteks ekonomi bermakna perluasan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintahan daerah untuk mengejar  kesejahteraan dan memajukan dirinya. Otonomi Daerah dalam konteks sosial bermakna sebagai peluang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kualitas masyarakatnya dan berbagi tanggungjawab dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Dalam konteks kebudayaan , otonomi daerah bermakna sebagai peluang yang terbuka luas bagi daerah-daerah untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai dan karakter budaya setempat.”

Sisi positif desentralisasi yang dilihat lebih kepada masyarakat sebagai bagian yang memegang peranan penting dalam desentralisasi. Posisi masyarakat sebagai pemegang peranan penting dalam penyelenggaraan desentralisasi. Sisi positif dari desentralisasi ini dijelaskan juga bahwa: Pemerintahan di Daerah yang dijalankan secara demokratis akan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk ikut menuangkan kedaulatannya (Smith,1985:19-37 dan Pratikno, 2007) dalam Haris (2007:26). Hal ini bukan saja akan memperkuat proses demokrasi lokal, tetapi juga memberikan kontribusi bagi demokrasi dan integritas nasional. Dalam pandangan ini semakin menunjukkan posisi penting dari masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

Desentralisasi sebagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang melahirkan otonomi daerah diharapkan akan semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dalam hal pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Melalui desentralisasi, masyarakat di daerah dapat berpartisipasi lebih optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga pada akhirnya kemandirian daerah berbasis pada potensi daerah akan dapat tercapai.