Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan memiliki makna yang mendalam dalam pembahasan pada studi politik dan pemerintahan. Renneth K. Wong dalam Gregory J. Cizek, Handbook of Educational Policy, yang dikutip oleh Tilaar (2009:225-226),setidaknya ada empat perkembangan mengapa kekuasaan politik (pemerintahan) dan kekuasaan pendidikan saling bertautan:

1.      Budget pendidikan yang dikeluarkan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintahan negara bagian (daerah), semakin lama semakin besar. Alokasi budget tersebut merupakan keputusan politik. Sektor pendidikan harus bersaing dengan sektor-sektor lainnya untuk memperoleh bagian yg besar dari budget, baik budget nasional maupun budget pemerintah daerah.

2.      Kebijakan pendidikan selalu akan menyangkut masalah nasional.

3.      Masalah pendidikan menjadi bahan kontrol dari tingkat-tingkat pemerintahan. Hal ini mudah dimengerti karena budget yang semakin besar yang dialokasikan terhadap pendidikan.Hal tersebut menuntut adanya kontrol atau campur tangan kekuasaan politik dalam manajemen pendidikan.

4.      Masyarakat menyadari bahwa keputusan-keputusan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anak-anaknya. Oleh sebab itu, masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari urusan-urusan pendidikan.

Tuntutan dan kebutuhan desentralisasi pendidikan muncul dan berkembang sebagai bagian dari agenda global tentang demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) (Rohman dan Wiyono, 2010: 17). Artinya desentralisasi pendidikan merupakan suatu keadaan dan tuntutan perubahan dalam penyelenggaran urusan pemerintahan bidang pendidikan yang tak bisa terhindarkan dari adanya tuntutan global.

Desentralisasi menjadi agenda politik yang strategis untuk pendidikan di negaranegara di dunia terutama pada dua dekade sebelumnya ( Fullan dan Watson, 2000). Terkait dengan desentralisasi pendidikan ini, dalam pandangan Rondinelli dapat dilihat dari empat pendekatan. Rondinelli (1984) menjelaskan mengenai pelimpahan wewenang dalam desentralisasi pendidikan dapat dipahami melalui empat pendekatan, yakni dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi.

Konsep desentralisasi pendidikan sebagai suatu proses dimana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan (Bray dan Fiske (Depdiknas, 2001). Lembaga yang lebih rendah dalam pemahaman ini adalah pemerintahan daerah otonom yang berada di bawahnya.

Konsep desentralisasi pendidikan merujuk kepada pengalihan kalau tidak dikatakan pembagian wewenang pengambilan keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas. Secara spesifik, yakni adanya proses pengalihan wewenang (transfer of authority) dalam organisasi pendidikan dari satu tingkatan yang lebih tinggi kepada tingkatan lain yang lebih rendah. Tingkatan pemegang wewenang dalam dunia pendidikan sendiri pada dasarnya terletak pada empat level: pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, distrik atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan sekolah atau satuan pendidikan.

Konsep lebih luas dan detail desentralisaisi pendidikan bahwa merupakan sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada keberagaman, dan sekaligus pelimpahan wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan berbagai problematika sebagai akibat ketidaksamaan geografis dan budaya, baik menyangkut substansi nasional, internasional atau universal sekalipun (Fakry Gaffar, 1990). Di sini makna dari desentralisiasi pendidikan sebagai sebuah sistem yang didalamnya ada manajemen, wewenang dan kekuasaan dalam memecahkan berbagai permasalahan pendidikan dalam satu pemerintahan daerah.

Salah satu wujud dari desentralisasi pendidikan ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan. Disini mengindikasikan bahwa penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada di bawahnya sebagai pemahaman dari desentralisasi pendidikan.Melalui desentralisasi yang dalam pelaksanaannya disebutkan sebagai otonomi daerah adalah upaya melalui mana masyarakat memegang peranan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pada kontek ini keberdayaan masyarakat pada penyelenggaraan urusan pendidikan di daerah menjadi penting. Masyarakat memegang posisi sebagai salah satu unsur yang berperanan dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan.

Desentralisasi pendidikan mempunyai makna yang sangat besar sebagai perwujudan penghargaan atas hak dan kewajiban rakyat untuk memutuskan sendiri pendidikan untuk anak-anaknya. Desentralisasi pendidikan berkaitan dengan proses demokratisasi, intinya ialah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengambil keputusan di lapangan mengenai bentuk, proses, keberadaan lembaga pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kehidupannya. Dengan kata lain desentralisasi dan otonomi pendidikan bertujuan memberdayakan rakyat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa desentralisasi pendidikan mempunyai dua makna, yaitu : Pertama, pengambilan keputusan dari rakyat secara langsung atau partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam manajemen situasional atau manajemen kepemimpinan oleh rakyat dalam pendidikan.

Dalam konteks yang dikemukakan oleh Armida Alisjahbana (2000) desentralisasi pendidikan bermakna desentralisasi kewenangan bidang pendidikan. Kewenangan bidang pendidikan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah. Paqueot dan Lammaert (2000) menjelaskan bahwa desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan terbaik tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah yang bersangkutan berdasarkan potensi daerah dan stakeholders. Oleh karenanya, desentralisasi pendidikan disamping diakui sebagai kebijakan politis yang berkaitan dengan pendidikan, juga merupakan kebijakan yang berkait dengan banyak hal seperti kemampuan pembiayaan dan adanya partisipasi masyarakat.