Masa Depan Rasionalisme dalam Dunia Muslim

Kini, kita kembali pada persoalan yang telah dituturkan sebelumnya, akankah kebangkitan kembali penelitian ilmiah dalam dunia muslim akan memunculkan suatu konflik antara akal dan wahyu dan meniscayakan suatu perubahan paradigma pada pola yang sama seperti yang terjadi di Barat. Paradigma Islam itu sendiri tidak harus menimbulkan suatu konflik antara akal dan wahyu.

Selama dua abad pertama dalam sejarah Islam terdapat perdebatan terbuka tentang persoalan-persoalan di mana terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Menurut Ibnu Taimiyyah, tidak seorang faqih pun yang pada waktu itu berhak memaksakan pendapatnya kepada orang lain untuk mengakui dan menganut mazhabnya. Bahkan seorang penguasa pun tidak memiliki keistimewaan ini, ia hanyalah seseorang dari kaum muslimin. Yang dapat dilakukan hanyalah mengajukan argumen secara logis dan intelektual untuk mendukung pendapatnya. Barangkali karena inilah, saat Khalifah Harun Ar-Rasyid (w.193/809) meminta kitab Imam Malik Al-Muwaththa’ sebagai mazhabnya, Imam Malik tidak bersedia melakukannya. Karena jika hal itu dilakukan maka tindakan tersebut akan bertentangan dengan semangat kebebasan berpendapat dalam Islam. Oleh karena itulah, selama periode itu fiqh Islam menyaksikan perkembangannya yang maksimal. Sekiranya kaum Mu’tazilah mengikuti pola ini (toleran dalam berargumen) maka tidak akan timbul sikap dan reaksi keras dari kaum muslimin. Dengan demikian, konflik antara kaum rasionalis dan konservatif tidak akan menimbulkan permusuhan dan peperangan. Sebenarnya, hal itu tidak perlu terjadi karena dua alasan pokok.

Pertama,Al-Qur’an sendiri tegas-tegas mendorong penggunaan akal dan observasi. Penekanan ini umumnya direfleksikan dalam tulisan-tulisan kaum muslimnin sepanjang sejarah. Sebagai contohnya Ibnu Taimiyyah secara jelas menekankan bahwa derivasi yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap persoalan-persoalan keimanan, shalat, dan nilai-nilai dari Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’ kaum muslimin tidak bertentangan dengan akal karena apa saja yang jelas-jelas bertentangan dengan akal akan tertolak.

Kedua, seperti yang telah dinyatakan sebelumya, kaum Mu’tazilah telah melakukan usaha besar dalam membela Islam dari serangan kaum zindiq, dan sebagian dari pendapat mereka adalah rasional dan selaras dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jika timbulnya perbedaan pendapat itu dikarenakan oleh sikap yang berlebihan dan rasa ingin tahu, seluruh persoalan barangkali akan dapat dibicarakan dalam suasana yang relatif bebas dan sangat mungkin bahwa para pendukung gerakan rasionalis moderat seperti Ibnu Rusyd akan mendapatkan tempat, di samping juga kaum konservatif moderat Asy-‘Ariyah seperti Imam Ghazali. Adanya perdebatan hidup di antara mereka diharapkan dapat membantu memecahkan kontroversi yang berlangsung dalam suatu cara yang rasional tetapi di sisi lain dapat menyulitkan golongan Asy-‘Ariyah yang lebih cenderung kepada konservatisme dan kekakuannya. Gerakan rasionalis dan konservatif moderat dapat berfungsi sebagai suatu kekuatan penyeimbang untuk menarik simpati yang lebih sehat dari masyarakat muslim.

Sebenarnya tindakan keterlaluan yang dilakukan oleh kaum Mu’tazilah menyulitkan terciptanya suatu atmosfer kebebasan intelektual yang sebenarnya telah ada pada masa-masa sebelumnya. Hal ini justru membalika arah jarum pendulum. Semua pemikiran bebas dicurigai dan ini melahirkan sikap sangat hati-hati dan konservatisme dalam mengemukakan pendapat tentang persoalan-persoalan agama. Konsekuensinya, ijtiahad memudar, meskipun tidak sepenuhnya berhenti sama sekali. Hal tersebut dikarenakan suara-suara selalu diteriakkan untuk mendukungnya dan ia diterapkan oleh sebagian ulama kompeten yang dihormati dan kreatif, meskipun tidak sesering pada abad-abad sebelumnya.

Tindakan-tindakan kaum Mu’tazilah yang kebablasan tersebut menjadi faktor pemicu dalam memperkuat kecenderungan kepada kekuatan dan konservatisme. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

Faktor pertama, keinginan dari elite politik yang korup dan tidak legitimat untuk memperoleh keabsahan hukum dalam membantu memperkuat justifikasi pemerintahannya dan menerapkan pajak yang opresif.

Faktor kedua, dominasi kekuatan asing, yang dimulai dari Mongol. Dominasi ini meningkatkan kekhawatiran bahwa para penguasa asing akan menggunakan sebagian ahli fiqh untuk mendapatkan pengesahan demi melindungi kepentingan dan mengubah nash-nash syariat.

Faktor ketiga, kemerosotan yang mendominasi dunia muslim. Perkembangan intelektual, seperti yang diamati dengan tepat oleh Ibnu Khaldun, hanya akan terjadi di suatu masyarakat jika masyarakat itu sendiri berkembang.

Oleh sebab itu, akal berperan penting dalam restrukturisasi masyarakat muslim tanpa harus dibenturkan dengan wahyu, dengan catatan bahwa negara, kaum rasionalis dan konservatif tidak melangkahi yang lain, dan menghindarkan diri dari konfrontasi dan penggunaan kekuatan. Meskipun telah terjadi kemerosotan tajam dalam kedudukan para ulama sebagai akibat dari status sosio-ekonomi dan kurangnya pendidikan modern, peranan mereka dalam memberikan definisi Islam tetap berlanjut dalam dunia muslim, seperti yang diakui oleh Gibb pada tahun 1947, “Masa depan Islam terletak pada pijakan masa lalunya yaitu pada pundak para pemimpin ortodoks (para imam, dan ulama) dan kapasitas mereka untuk memecahkan kembali ketegangan baru dengan doktrin positif yang akan dihadapi dan menguasai kekuatan-kekuatan yang berusaha melakukan disintegrasi”. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa jika kepemimpinan politik mencoba memaksakan pandangan yang dinilai oleh para ulama bertentangan dengan etos Islam seperti yang dilakukan oleh para khalifah Abbasiyah, maka mereka akan melahirkan reaksi dan sikap kerasm serta menciptakan konlik dan polarisasi yang sama sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya. Konflik demikian sudah tentu menghambat proses perubahan dalam dunia muslim.